Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 08 Tahun 2020

Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 08 Tahun 2020 mengingatkan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar melakukan upaya pencegahan korupsi terutama pada prioritas nasional, yaitu Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Instansi Pemerintah berkewajiban menyampaikan bahwa dalam seluruh tahapan PBJ covid-19 untuk selalu menghindari perbuatan-perbuatan yang dikategorikan tindak pidana korupsi, diantaranya:

  1. Tidak melakukan persekongkolan kolusi dengan penyedia barang/jasa;
  2. Tidak memperoleh kickback;
  3. Tidak mengandung unsur penyuapan;
  4. Tidak mengandung unsur benturan kepentingan;
  5. Tidak mengandung Unsur Kecurangan;
  6. Tidak berniat jahat dengan memanfaatkan keadaan darurat
  7. Tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi; dan
  8. Tidak terdapat unsur Gratifikasi.

KPK mendorong pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan Kewajibannya atau menolak pada kesempatan pertama. Laporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Pelaporan dapat disampaikan dengan formulir gratifikasi atau melalui aplikasi GOL KPK yang dapat diunduh di appstore atau playstore atau melalui website www.gol.kpk.go.id.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *